Ketahui Paradigma, Arah, dan Dinamika Pembangunan Kota

Ketahui Paradigma, Arah, dan Dinamika Pembangunan Kota

Kelas 12

Pembangunan kota berdasarkan paradigma baru menekankan kenyamanan, efisiensi, dan keberlanjutan. Hal ini termasuk manajemen perkotaan yang efektif, pengembangan ekonomi ramah lingkungan, dan revitalisasi kawasan kota.

Apa paradigma dalam pembangunan?
Paradigma pembangunan yang diterapkan di Indonesia?
Langkah yang tepat dalam perencanaan pembangunan?
Pembangunan ekonomi yang paling optimal di Indonesia?

Paradigma Pembangunan Kota

Ketika kita berada di suatu kota, kita semua menginginkan kenyamanan. Jalanan yang halus dan tertata rapi dengan fasilitas pejalan kaki yang luas dan ramah bagi penyandang disabilitas, taman yang meramaikan jalan, serta ruang terbuka hijau yang menciptakan harmoni. Semua ini merupakan gambaran dari sebuah paradigma pembangunan kota baru yang mengutamakan kesejahteraan penduduknya. 

Pembangunan kota modern tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik dan aspek ekonomi semata, melainkan juga mencakup aspek-aspek seperti kenyamanan, efisiensi, dan keberlanjutan. Sebagai contoh, Jakarta yang mengadopsi visi "Maju Kotanya, Bahagia Warganya," telah berhasil menciptakan keindahan yang tak kalah dengan kota-kota besar dunia lainnya.

Pembangunan kota berdasarkan paradigma baru ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, termasuk:

• Manajemen Perkotaan yang Efektif: Mencakup optimalisasi penggunaan lahan, perlindungan zona penyangga di sekitar pusat kota, serta penegakan hukum yang tegas dan adil.
• Pengembangan Ekonomi yang Ramah Lingkungan: Mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan industri telematika yang berkelanjutan, sambil meningkatkan kemampuan keuangan daerah perkotaan.
• Revitalisasi Kawasan Kota: Memulihkan fungsi kawasan-kawasan melalui pembangunan ulang, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antarmoda.

Pembangunan kota dengan paradigma baru ini dikenal sebagai "kota baru" dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah pertumbuhan permukiman yang tak terkendali dan kemacetan di kota-kota besar. Di Indonesia, banyak kota yang telah mengadopsi konsep kota baru, seperti Balikpapan Baru, Kota Baru, dan sejumlah kota lainnya seperti Semarang, Gresik, Kendari, Manado, Batu, Yogyakarta, dan Solo, meskipun mereka mungkin tidak secara resmi disebut sebagai "kota baru."

Arah dan Dinamika Pembangunan Kota

Kota-kota berkembang secara dinamis, dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

• Struktur Ruang: Melibatkan tata letak jaringan jalan, penggunaan lahan, dan pengelolaan lahan.
• Sumber Daya Potensial: Modal yang tersedia untuk menentukan arah pembangunan kota.
• Tantangan Urbanisasi: Dampak urbanisasi berlebih, seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, kemiskinan, ketidakstabilan keamanan, kerusakan lingkungan, kesenjangan ekonomi, dan pengaruh globalisasi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kota-kota adalah dampak urbanisasi. Masalah ini muncul ketika kota tidak lagi mampu memberikan fasilitas dasar dan lapangan kerja yang memadai bagi penduduknya, akibat pertumbuhan penduduk yang cepat. 

Urbanisasi tidak hanya memperparah pengangguran, tetapi juga menimbulkan masalah sosial seperti kepadatan penduduk, invasi lahan, dan perkembangan pemukiman ilegal. Oleh karena itu, perlu diupayakan pembangunan perkotaan yang mampu menciptakan keseimbangan regional dan pemerataan sumber daya.

Paradigma pembangunan kota yang baru ini memandang desa dan kota sebagai sistem yang tak terpisahkan. Pengembangan desa juga menjadi bagian penting dari strategi pengembangan wilayah kota. Selain berdampak pada masalah-masalah yang telah disebutkan, urbanisasi juga memaksa kota untuk terus tumbuh dan memperbaiki fasilitas-fasilitasnya guna memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat akibat pertumbuhan urbanisasi.

Muh. Fadil

Pembangunan Desa: Prinsip Pengelolaan, Dinamika, dan Arah Pembangunan

Pembangunan Desa: Prinsip Pengelolaan, Dinamika, dan Arah Pembangunan

Kelas 12

Terdapat empat prinsip pengelolaan pembangunan desa, yakni Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif, dan Berkelanjutan. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kemajuan sebuah desa, yaitu potensi desa, Interaksi desa-kota, dan Posisi desa terhadap wilayah lain yang lebih maju.

Apa saja yang termasuk dalam pembangunan desa?
Strategi apa yang digunakan dalam pembangunan desa?
Apa sasaran pembangunan desa?
Faktor apa yang mempengaruhi pembangunan desa?

Prinsip Pengelolaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan sebuah proses yang harus dilakukan dengan cermat dan holistik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan pembangunan desa. Terdapat empat prinsip kunci yang harus diterapkan dalam pengelolaan pembangunan desa, yaitu:

1.Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa pengelolaan semua kegiatan pembangunan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan dan penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan transparansi dan integritas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai bagaimana dana dan sumber daya mereka digunakan.

2. Transparansi

Prinsip transparansi menekankan perlunya menjalankan pengelolaan pembangunan desa secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai proyek-proyek pembangunan, alokasi dana, dan kebijakan terkait tersedia untuk publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi dan mengerti sepenuhnya proses pembangunan desa.

3. Partisipatif

Prinsip partisipatif menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya diterima, tetapi juga dihargai. Hal ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek, serta pemantauan dan evaluasi. Masyarakat harus memiliki peran dalam menentukan kebutuhan mereka sendiri dan harus memiliki kesempatan untuk memberikan masukan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

4. Berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan menegaskan bahwa pengelolaan pembangunan desa harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemikiran jangka panjang tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan dan proyek pembangunan desa. Pengelolaan yang berkelanjutan juga harus mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan.

Selain memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan, implementasi pembangunan desa juga harus mempertimbangkan elemen-elemen penting yang berperan dalam meningkatkan kemajuan desa. Terdapat tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi kemajuan sebuah desa, yaitu potensi intrinsik yang dimiliki oleh desa itu sendiri, hubungan interaktif antara desa dan kota yang terdekat, serta posisi geografis desa dalam konteks wilayah yang lebih maju. 

1. Potensi desa

Desa merupakan unit penting dalam pembangunan wilayah, dan terdapat dua faktor utama yang berpengaruh besar terhadap kemajuan desa, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peluang lebih besar dan lebih cepat untuk maju. Sebaliknya, desa-desa yang terbatas dalam sumber daya akan menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan mereka. Sebagai contoh, Desa Condongcatur di Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang pesat karena didukung oleh sumber daya alam yang berlimpah dan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Interaksi desa-kota

Interaksi antara desa dan kota adalah aspek penting dalam pembangunan wilayah. Hal ini mencakup hubungan saling menguntungkan antara desa dan kota. Interaksi yang intensif antara keduanya biasanya tercermin dalam aliran barang-barang primer dari desa ke kota dan aliran barang sekunder atau tersier dari kota ke desa. Tingkat interaksi yang tinggi berkontribusi pada perkembangan yang lebih pesat bagi desa-desa tersebut.

3. Posisi desa terhadap wilayah lain yang lebih maju

Setiap desa berada dalam konteks wilayah yang lebih besar. Keberadaan dan posisi relatif desa dalam hubungan dengan desa-desa lainnya sangat penting dalam mendorong kemajuan. Posisi geografis desa terhadap desa-desa tetangga dapat mempengaruhi aksesibilitas dan peluang untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. Oleh karena itu, praktik pembangunan wilayah tidak dapat di universalkan secara seragam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, karena perbedaan dalam potensi alam, posisi geografis, dan interaksi antara wilayah-wilayah tersebut memainkan peran penting dalam penentuan strategi pembangunan yang tepat.

Dinamika dan Arah Pembangunan Desa

Pembangunan wilayah pedesaan memegang peran sentral dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Signifikansi pembangunan pedesaan terdokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sebuah dokumen strategis yang menjadi panduan resmi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk tingkat desa dilakukan dengan mempertimbangkan orientasi kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020).

Berikut ini adalah arah kebijakan pembangunan pedesaan yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kota:

1. Pemenuhan standar pelayanan minimum di pedesaan, termasuk permukiman transmigrasi, yang sesuai dengan karakteristik geografis desa setempat.
2. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, termasuk di wilayah transmigrasi.
3. Fokus pada pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas, serta pembentukan modal sosial dan budaya masyarakat pedesaan, termasuk di wilayah transmigrasi.
4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Desa dengan cara yang terorganisir, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.
5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan bagi aparat pemerintah desa dan lembaga-lembaga pemerintahan setempat.
6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta perencanaan ruang di wilayah pedesaan, termasuk wilayah transmigrasi.
7. 7. Stimulasi perkembangan ekonomi di wilayah pedesaan dan wilayah transmigrasi guna mendorong keterkaitan antara pedesaan dan perkotaan.

Muh. Fadil

Klasifikasi Desa: Swadaya, Swakarya, dan Swasembada

Klasifikasi Desa: Swadaya, Swakarya, dan Swasembada

Kelas 12

Indonesia memiliki desa yang jumlahnya sangat besar. Secara nasional, terdapat 74.961 desa dengan berbagai kondisi yang beragam. Ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Selain itu, terdapat pula desa mandiri, berkembang, dan tertinggal. Oleh karena itu, perlu dilakukan klasifikasi agar pengembangan dapat dilakukan secara lebih optimal. 

Apa saja Jenis-Jenis Desa?
Apa itu Desa Swadaya, Swakarya, dan Swasembada?
Apa itu Desa Mandiri, Berkembang, dan Tertinggal?

Berdasarkan Tingkat Kemajuan

Berdasarkan tingkat kemajuannya, ada tiga jenis desa, yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Ketiga jenis desa tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Desa Mandiri

Desa Mandiri atau yang juga dikenal sebagai Desa Sembada, adalah desa yang telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Ciri khas dari desa ini meliputi:

1. Ketersediaan dan akses yang memadai terhadap layanan dasar.
2. Infrastruktur yang baik dan aksesibilitas yang mudah.
3. Pelayanan umum yang berkualitas serta pemerintahan yang efisien.

Desa Mandiri dapat diidentifikasi berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencapai angka di atas 0,8155. Pertumbuhan jumlah desa mandiri mengindikasikan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terjadi peningkatan jumlah desa mandiri sebanyak 174 desa. Pada awalnya, pada tahun 2015, terdapat 6.064 desa mandiri, dan angka ini meningkat menjadi 6.238 desa pada tahun 2022. 

Beberapa contoh desa yang masuk dalam kategori mandiri antara lain Desa Julubori (Kabupaten Gowa), Desa Lanci Jaya (Kabupaten Dompu), Desa Bululawang (Kabupaten Malang), Desa Reksosari (Kabupaten Semarang), dan Desa Melung (Kabupaten Banyumas).

2. Desa Berkembang

Desa berkembang atau yang juga dikenal sebagai desa madya, adalah desa dengan potensi besar untuk menjadi desa maju di masa depan. Desa ini memiliki sumber daya yang cukup memadai, seperti akses yang baik ke layanan dasar, infrastruktur yang berkembang, transportasi yang mudah dijangkau, pelayanan umum yang memadai, dan pemerintahan yang baik. Namun, desa tersebut belum mampu mengelola potensi yang dimilikinya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Desa berkembang dapat diidentifikasi dengan Indeks Desa Madya (IDM) yang memiliki nilai antara 0,5989 hingga 0,7072. Hingga tahun 2022, Indonesia memiliki sebanyak 33.878 desa berkembang. Beberapa contoh desa berkembang di Indonesia antara lain Desa Pesanggrahan (Kabupaten Mojokerto), Desa Rejoso Kidul (Kabupaten Pasuruan), Desa Kedung (Kabupaten Tangerang), dan Desa Langkura (Kabupaten Jeneponto).

3. Desa Tertinggal

Desa tertinggal yang juga dikenal sebagai desa pramadya, merujuk pada desa-desa yang memiliki potensi sumber daya seperti layanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, layanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan, namun belum atau kurang mampu mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. 

Desa tertinggal dapat diidentifikasi dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang berada dalam rentang ≤ 0,5989 dan > 0,4907. Pada tahun 2022, terdapat total 9.202 desa tertinggal di Indonesia. Beberapa contoh desa tertinggal tersebut mencakup Desa Leuwibalang (Kabupaten Pandeglang), Desa Dolok Raja (Kabupaten Samosir), Desa Iwoikondo (Kabupaten Kolaka Timur), Desa Warambe (Kabupaten Muna), dan Desa Jareng (Kabupaten Pidie). 

Menurut pengukuran Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Indonesia, mayoritas desa berada dalam kategori desa berkembang, mencapai 73,40%, diikuti oleh desa tertinggal sebanyak 19,17%, dan desa mandiri sebanyak 7,43%.

Berdasarkan Tingkat Pembangunan

Selain dikelompokkan berdasarkan tingkat kemajuannya, desa juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat pembangunan dan potensi yang dimiliki wilayahnya untuk dikembangkan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, desa dapat dibagi menjadi tiga kategori: desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada.

1. Desa Swadaya

Desa Swadaya adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. Biasanya, desa ini terletak di daerah terpencil dan memiliki interaksi yang kurang dengan masyarakat di luar desa mereka. Proses kemajuan di desa ini sangat lambat bahkan mungkin sama sekali tidak ada. 

Salah satu contoh desa yang masuk dalam kategori Swadaya adalah Desa Kanekes, yang terletak di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa ini dihuni oleh suku Badui, sebuah suku yang memiliki budaya dan tradisi yang sangat unik.

Pada kenyataannya, Suku Badui sangat berusaha untuk tidak terpengaruh oleh budaya luar guna menjaga keaslian tradisi yang telah menjadi bagian integral kehidupan mereka. Hal ini terlihat dalam pendekatan mereka terhadap teknologi modern seperti penggunaan handphone, televisi, penerangan listrik, dan sebagainya. 

Suku Badui mempercayai bahwa peran mereka adalah untuk menjaga keseimbangan alam, dan mereka merasa bahwa mereka diciptakan untuk menjaga tanah suci (taneuh titipan) yang dianggap sebagai pusat bumi. Pemikiran ini tercermin dalam aktivitas mereka yang berfokus pada pelestarian lingkungan, seperti menjaga kebersihan sungai dan menjaga kelestarian hutan.

2. Desa Swakarya

Desa Swakarya adalah desa yang telah mencapai tingkat perkembangan yang lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Masyarakatnya telah mampu menjual hasil produksi yang berlebih ke daerah lain. Meskipun interaksi di desa ini sudah mulai terlihat, namun untuk frekuensi dan intensitasnya masih jarang. Salah satu contohnya adalah Desa Kemiren di Kabupaten Banyuwangi.

Penduduk Desa Kemiren merupakan kelompok masyarakat yang memiliki adat istiadat dan budaya yang dikenal sebagai Suku Osing. Pemerintah telah menetapkannya sebagai cagar budaya dan mengembangkannya menjadi Desa Wisata Suku Osing. Desa Wisata Osing ini menyediakan fasilitas utama, seperti gedung kesenian sebagai objek pelestarian kebudayaan, serta fasilitas penunjang seperti penginapan dan kolam renang.

3. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang telah berhasil mengembangkan semua potensinya secara optimal. Ciri khasnya adalah masyarakatnya mampu untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar desa, melakukan perdagangan dengan wilayah lain, dan memiliki kemampuan untuk saling memengaruhi dengan penduduk di daerah sekitarnya. Melalui interaksi ini, masyarakat dapat mengadopsi teknologi baru untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memajukan proses pembangunan. 

Salah satu contoh desa swasembada adalah Desa Wonoayu, yang terletak di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Desa ini menjadi penopang utama kebutuhan daging sapi secara nasional, dengan sekitar 87% penduduknya menggantungkan hidup dari usaha peternakan sapi. Pada beberapa bulan tertentu, pemilik sapi di Desa Wonoayu bahkan mengadakan inseminasi buatan sapi secara massal.

Bagaimana dengan desa kalian sobat? Dari klasifikasi perkembangan desa di atas, desa sobat termasuk dalam kategori mana?. Hierarki perkembangan desa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung kemajuan desa, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan desa. Ketiga faktor ini merupakan modal penting dalam pembangunan desa. 

Dengan demikian, jika desa sobat memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang berkualitas, dan kelembagaan desa yang kuat, maka desa sobat memiliki potensi untuk berkembang dengan cepat.

Muh. Fadil

Desa: Pengertian, Karakteristik, Unsur, Potensi, dan Permasalahannya

Desa: Pengertian, Karakteristik, Unsur, Potensi, dan Permasalahannya

Kelas 12

Desa adalah pemukiman manusia yang lebih kecil daripada kota dan secara umum bertumpu pada sektor primer, dengan struktur sosial yang tradisional dan layanan yang terbatas. Desa memiliki pemerintahan lokalnya sendiri dan memiliki karakteristik yang berbeda di berbagai negara.

Apa itu Desa?
Kenapa disebut Desa?
Apa saja ciri khas Desa?
Apa saja permasalahan Desa?

Pengertian Desa dan Perdesaan

Desa berasal dari kata swadesi dalam bahasa India, yang berarti negeri asal, tempat asal, atau tanah leluhur. Biasanya, desa dikaitkan dengan unit sosial terkecil yang terletak di daerah pedesaan, jauh dari keramaian perkotaan. Konsep desa telah diuraikan secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut undang-undang tersebut, desa adalah entitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, berlandaskan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau tradisi yang berlaku.

Perdesaan adalah daerah yang fokus utamanya pada kegiatan pertanian, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, pemukiman, pelayanan pemerintahan, layanan sosial, dan aktivitas ekonomi.

Selain definisi-definisi desa yang disebutkan diatas, ada juga pengertian lain tentang desa yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Menurut Bintarto, desa adalah hasil dari interaksi berbagai unsur seperti geografi fisik, struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di suatu tempat, serta hubungannya dengan daerah lain.
2. Menurut Finch, desa merupakan lokasi tempat tinggal yang bukan menjadi pusat perdagangan.

Karakteristik Desa

Setiap daerah memiliki karakteristik yang membedakan satu sama lain, dan hal ini berlaku pula untuk perbandingan antara wilayah desa dan kota. Berikut ini adalah beberapa elemen yang membedakan wilayah desa dari wilayah perkotaan:

1. Sistem Sosial

Di dalam masyarakat desa, unsur-unsur sosial sangat terkait erat dengan tradisi budaya, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku. Hal ini mengakibatkan pengaruh yang besar pada semua kegiatan dan peraturan yang ada.

2. Hubungan Kekerabatan

Masyarakat desa memiliki pola interaksi dan hubungan kekerabatan yang sangat kokoh. Oleh karena itu, hampir semua permasalahan biasanya diselesaikan dengan penuh kekeluargaan.

3. Basis Kegiatan Masyarakat

Kegiatan masyarakat desa terpusat pada sektor ekonomi primer, yang berfokus pada pengelolaan sumber daya secara alami. Hal ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

4. Hubungan Masyarakat

Hubungan antarwarga desa sangatlah erat, hal ini dapat dilihat melalui adanya praktik gotong royong yang menjadi ciri khas dalam berbagai kegiatan desa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat desa hidup berdampingan dan menganggap setiap tetangga sebagai bagian dari keluarga mereka.

5. Struktur Demografi

Wilayah pedesaan umumnya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah, dengan rasio luas lahan yang besar dibandingkan jumlah penduduknya. Hal ini berarti lahan di desa memiliki potensi daya tampung yang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya.

Unsur Vital Desa

Sebagai sebuah entitas geografis, setiap desa memiliki unsur-unsur penting yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan desa. Terdapat tiga unsur utama yang mencirikan sebuah desa, yakni daerah, penduduk, dan tata kehidupan yang mereka anut. Pembahasannya sebagai berikut:

1. Daerah

Daerah pada dasarnya mencakup aspek-aspek seperti lokasi, luas wilayah, dan batas-batas geografis setempat. Wilayah desa terdiri dari berbagai jenis tanah yang digunakan untuk keperluan produktif maupun nonproduktif, dengan fokus utama pada penggunaan lahan pertanian dan perumahan bagi komunitas petani.

2. Penduduk

Penduduk adalah sekumpulan individu yang mendiami wilayah geografis tertentu. Aspek-aspek yang relevan dalam penduduk mencakup jumlah, pertumbuhan, tingkat kepadatan penduduk, pola persebaran, serta mata pencaharian.

3. Tata Kehidupan

Tata kehidupan di desa umumnya mencakup pola interaksi sosial di antara anggota masyarakat serta budaya yang berkembang dalam suatu wilayah. Identitas cara hidup di desa sering kali terkait erat dengan nilai-nilai seperti kerukunan, semangat gotong royong, serta komitmen terhadap tradisi dan budaya setempat.

Potensi Desa

Potensi desa adalah semua sumber daya alam dan manusia yang tersedia di dalamnya, yang dapat dijalankan untuk mendukung kelangsungan hidup dan kemajuan desa tersebut. Konsep potensi desa juga bisa dijelaskan sebagai aset yang dimiliki oleh desa dan mampu untuk dimanfaatkan sebagai solusi permasalahan dan upaya pengembangan desa. Terdapat tiga komponen utama dalam potensi desa, yaitu lingkungan fisik, sumber daya manusia, dan kelembagaan.

1. Lingkungan Fisik

Potensi alam di wilayah pedesaan adalah aspek fisik yang mencakup seperti tanah, sumber daya air, iklim, dan ternak.

1. Tanah yang mencakup lahan pertanian, sumber daya tambang, dan lahan untuk permukiman.
2. Sumber daya air yang mencakup pemanfaatannya untuk kebutuhan sehari-hari dan aktivitas ekonomi. 
3. Iklim, dalam hal ini sebagai elemen vital yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan
4. Hewan ternak adalah potensi yang menjadi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat desa.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kombinasi antara kapasitas intelektual dengan keterampilan yang dimiliki oleh individu. Sumber daya manusia yang berkualitas berpotensi menjadi aset berharga yang dapat berkontribusi baik terhadap kemajuan dan pembangunan desa. Peningkatan potensi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja. Potensi sumber daya manusia mencakup seluruh komponen masyarakat desa dan juga lembaga-lembaga yang ada di dalamnya.

3. Kelembagaan Desa

Lembaga atau organisasi desa berperan penting dalam pembangunan desa.Tanpa lembaga desa maka upaya pembangunan infrastruktur desa akan terhambat. Lembaga desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendukung pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Berikut adalah tiga komponen kelembagaan desa:

1. Masyarakat desa sebagai aktor utama perkembangan desa melalui aktivitas ekonomi, aktivitas sosial kegotong-royongan, serta kegiatan kebudayaan.
2. Peran lembaga-lembaga sosial dan pendidikan melalui pemberian bantuan sosial dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat
3. Aparatur desa berperan menjaga ketertiban dan keamanan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Aparatur desa bertindak sebagai penjaga tatanan sosial dan hukum untuk kemajuan desa.

Terkait dengan aspek fisik dan sosial yang ada di desa, kita dapat mengidentifikasi tiga kategori potensi desa sebagai berikut:

1.Desa dengan Potensi Tinggi

Desa yang memiliki potensi wilayah yang tinggi dapat dikenali dari berbagai faktor, meliputi lahan pertanian yang subur, topografi datar atau agak miring, tersedianya infrastruktur irigasi yang canggih, tenaga kerja yang produktif, serta lembaga-lembaga desa yang aktif memajukan masyarakatnya.

2. Desa dengan Potensi Sedang

Desa yang memiliki potensi wilayah sedang ditandai oleh beberapa ciri, meliputi lahan pertanian yang kurang subur, penggunaan irigasi teknis sebagian, sementara sebagian lainnya mengandalkan irigasi non-teknis, dan topografi wilayah yang tidak merata.

3. Desa dengan Potensi Rendah

Desa yang memiliki potensi wilayah rendah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut seperti penggunaan lahan pertanian yang tidak subur, topografi wilayah yang berbukit, kesulitan dalam memperoleh sumber air, serta pertanian yang sangat tergantung pada curah hujan. 

Permasalahan Desa

1. Kondisi Desa Tertinggal

Warga yang tinggal di desa mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan sosial, ekonomi, dan politik, serta terkadang terisolasi dari wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, perlu perhatian dan dukungan yang besar dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil. Berikut adalah data perkembangan desa tertinggal di Indonesia.

Diagram Desa Tertinggal Tahun 2019-2022

2. Kemiskinan

Kemiskinan di desa umumnya disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk desa yang hanya memiliki pendidikan dasar. Namun, lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan tersebut terbatas. Oleh karena itu, banyak tenaga kerja dengan pendidikan dasar yang bekerja di sektor ekonomi primer seperti pertanian. Berikut gambaran perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Persentase Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2022

Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin mencapai 9,54%, mengalami penurunan sebesar 0,17% dibandingkan dengan September 2021, dan penurunan sebesar 0,60% dibandingkan dengan Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 adalah sekitar 26,16 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 0,34 juta orang dibandingkan dengan September 2021, dan penurunan sebanyak 1,38 juta orang dibandingkan dengan Maret 2021.

3. Berkurangnya Tenaga Kerja Akibat Urbanisasi

Daya tarik kota sebagai tujuan urbanisasi mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang melakukan imigrasi. Hal ini tentu berdampak pada kurangnya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam pembangunan desa. Kemudahan akses ke pasar dan fasilitas yang lebih baik membuat sebagian masyarakat memilih meninggalkan desa dan hidup di kota. 

Bank Dunia memperkirakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan akan mencapai 220 juta pada tahun 2045. Artinya, urbanisasi di Indonesia terus meningkat, dari 56,7% pada tahun 2022 menjadi proyeksi sebesar 70%.

Muh. Fadil

Apa Saja Elemen dan Permasalahan Pengembangan Wilayah?

Apa Saja Elemen dan Permasalahan Pengembangan Wilayah?

Kelas 12

Terdapat tiga elemen utama dalam pengembangan wilayah, yakni SDA, SDM, dan teknologi. Dalam pengembangan wilayah di Indonesia, masih terdapat berbagai masalah yang umum dijumpai yang mencakup ketidakmerataan sumber daya dan akses antar wilayah, ketidakseimbangan pembangunan, wilayah tertinggal dan terpencil, serta krisis lingkungan dan sumber daya alam.

3 Elemen Pengembangan Wilayah?
Apa Masalah Pengembangan Wilayah di Indonesia?
Apa solusi Masalah Pengembangan Wilayah di Indonesia?

Elemen Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah sebuah proses yang melibatkan tiga elemen kunci: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi.

1. Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah secara umum merupakan usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dalam suatu wilayah. Kehadiran sumber daya alam menjadi faktor penting yang mengarahkan perkembangan wilayah tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan. Manusia memiliki peran sebagai pemangku kepentingan atau penggerak dalam proses pembangunan. Tingkat kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kesuksesan dalam pengembangan wilayah.

3. Teknologi

Teknologi adalah kunci dalam pengembangan wilayah sebagai alat yang membantu memperlancar proses pembangunan. Pemanfaatan teknologi yang tepat akan mendorong efisiensi dan optimalisasi dalam kegiatan pembangunan, sekaligus mengurangi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan.

Permasalahan Pengembangan Wilayah

Dalam pembangunan nasional, penerapan pengembangan wilayah dititikberatkan pada strategi-strategi penting yang berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata. Kestabilan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan wilayah adalah elemen penting dalam pembangunan nasional yang secara konsisten menjadi prioritas pada setiap periode pemerintahan. Alasannya adalah karena Indonesia masih menghadapi ketidakmerataan pembangunan antar wilayah serta berbagai tantangan lainnya.

Ketidakmerataan antarwilayah tampak dalam perbedaan antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara wilayah Jawa dan luar Jawa, dan antara perkotaan dan pedesaan. Wilayah barat Indonesia memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia. Wilayah Jawa memiliki infrastruktur yang lebih bagus dibandingkan dengan wilayah di luar Jawa.

Demikian pula, perkotaan memiliki fasilitas infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Dengan kompleksitas tantangan pengembangan wilayah yang beragam, langkah-langkah strategis pada penyelesaian masalah pembangunan menjadi semakin penting. 

Masalah-masalah isu strategis dalam pengembangan wilayah Indonesia mencakup:

1. Ketidakmerataan Sumber Daya

Ketidakmerataan dalam persebaran sumber daya terlihat dari kurang optimalnya pengembangan produk unggulan dan lokasi strategis, yang seringkali terpencil dari pusat pertumbuhan ekonomi utama. Hal ini disebabkan oleh kendala akses informasi pasar dan teknologi di lokasi potensial yang jauh dari pusat ekonomi.

2. Ketidakseimbangan Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi yang pesat terkonsentrasi di kota-kota besar seperti di Jawa dan Bali, sementara kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa, mengalami pertumbuhan yang lambat. Ketidakseimbangan ini memperburuk masalah urbanisasi yang semakin tak terkendali.

3. Ketidakmerataan Akses Fasilitas Antar Wilayah

Infrastruktur dan lembaga pelayanan publik lebih banyak terpusat di daerah perkotaan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam pelayanan antar wilayah.

4. Wilayah-wilayah Tertinggal

Wilayah-wilayah tertinggal memerlukan perhatian khusus dalam upaya pemerataan pembangunan. Masyarakat di wilayah ini sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses informasi, layanan sosial, ekonomi, dan politik.

5. Krisis Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah juga terkait dengan krisis sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh praktik pembangunan yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan, dan kerentanan terhadap bencana tertentu. Meskipun memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, praktik semacam ini dapat menimbulkan kerugian dan krisis lingkungan jangka panjang.

Solusi Permasalahan Pengembangan Wilayah

Ada beberapa strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari permasalahan pengembagan tersebut. Berikut merupakan beberapa solusinya.

1. Percepatan pembangunan wilayah strategis

Upaya percepatan pembangunan wilayah strategis secara simultan akan mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya. Secara spesifik upaya ini menekankan pada pengembangan produk unggulan daerah sehingga mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan antar sektor pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat. Sinkronisasi ini penting untuk mendukung peluang usaha dan investasi.

2. Prioritas pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil

Implementasi pengembangan wilayah selain berfokus pada kawasan strategis, juga perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada wilayah tertinggal dan terpencil. Keberpihakan pemerintah pada wilayah-wilayah ini perlu ditingkatan agar pertumbuhannya dapat terstimulasi lebih cepat dan ketertinggalan pembangunan di wilayah tersebut menjadi semakin berkurang.

3. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana antarwilayah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan peluang investasi antarwilayah. Hal ini secara langsung dapat menimbulkan keterkaitan positif antara wilayah menjadi lebih maju, dan berkembang.

4. Menekan kesenjangan antarwilayah

Tujuan utama dari pengurangan kesenjangan antar wilayah ialah untuk menyetarakan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,. Upaya pemerataan ini perlu memperhatikan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam yang selama ini belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di dalam setiap wilayah.

5. Peningkatan interaksi ekonomi desa dan kota 

Keterkaitan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan perlu ditingkatkan agar tercipta sinergi antarwilayah. Hubungan ini secara simultan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi nonagraris di wilayah perdesaan.

6. Mengembangkan sektor agroindustri padat pekerja untuk kawasan perdesaan

Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi sektor pertanian dan kelautan. Hal ini dapat pula didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan, pengembangan jaringan infrastruktur, peningkatan akses informasi, pemasaran, kesempatan kerja, dan teknologi. Selanjutnya pengembangan social capital dan human capital sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja. Terakhir ialah intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak pada produk pertanian.

7. Mengoptimalkan kebijakan tata ruang wilayah

Pengembangan wilayah perlu memperhatikan aspek penataan ruang yang tepat sehingga terjadi kesinambungan antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Kebijakan penataan ruang harus memuat arahan lokasi kegiatan, batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam.

Muh. Fadil

Pahami Pendekatan dan Arah Pengembangan Wilayah di Indonesia

Pahami Pendekatan dan Arah Pengembangan Wilayah di Indonesia

Kelas 12

Pendekatan dan arah pengembangan wilayah nasional, regional, dan lokal merupakan komponen penting dalam upaya merencanakan dan mengelola pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, serta sumber daya manusia di seluruh Indonesia.

Apa saja pendekatan dalam perencanaan?
Apa itu Pendekatan Spasial?
Apa itu Pendekatan Sektoral?
Apa Lima Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah?

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, negara ini terbagi menjadi 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.288 kecamatan, 7.961 desa, dan 8.506 kelurahan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. 

Tahun 2020 tercatat jumlah penduduk sebanyak 273,5 juta jiwa, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat di masa depan. Pertumbuhan penduduk yang tak terelakkan ini mengharuskan kita untuk mencari ruang tambahan yang diperlukan untuk pemukiman, industri, pertanian, dan kebutuhan wilayah lainnya.

Pendekatan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Pendekatan pengembangan wilayah dapat diuraikan dalam dua jenis berikut ini. 

1. Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial berfokus pada lokasi atau letak pengembangan suatu wilayah. Pendekatan spasial mempertimbangkan sejumlah elemen kunci dalam suatu wilayah, seperti struktur keruangan, pemanfaatan lahan, dan keterkaitan antarwilayah.

a. Struktur Keruangan

Struktur keruangan menggambarkan sistem pelayanan kegiatan dan jaringan infrastruktur yang dikembangkan untuk mengintegrasikan serta mendukung berbagai fungsi kegiatan dalam wilayah tersebut. 

Sebagai contoh, Kota Malang memiliki beragam layanan yang mencakup pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga pendidikan tinggi, dan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, kota ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi melalui pasar tradisional dan modern, serta terdapat fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan sosial dan rekreasi.

Tak hanya itu, Kota Malang juga memiliki sistem jaringan jalan yang menghubungkan berbagai wilayah di dalam kota ini. Jaringan jalan tersebut menciptakan konektivitas yang penting dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan aspek lainnya.

b. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan mengacu pada upaya untuk memanfaatkan lahan secara produktif dan efisien. Sebagai contoh, lahan pertanian dapat diubah menjadi area perumahan, pusat perbelanjaan, ataupun akomodasi.

c. Keterkaitan Wilayah dengan Wilayah Sekitarnya

Keterkaitan antar wilayah mengacu pada jaringan infrastruktur jalan yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Sebagai contoh, Kota Malang telah berhasil terintegrasi dengan wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang melalui jaringan jalan yang mencakup baik jalan besar maupun jalan kecil. Koneksi ini merangkul berbagai tipe wilayah, termasuk wilayah formal dan wilayah nodal yang berperan penting dalam dinamika regional.

2. Pendekatan Sektoral

Pendekatan sektoral adalah perspektif yang memandang seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah perencanaan dalam kelompok-kelompok sektor yang berfokus pada berbagai kegiatan manusia. Analisis pendekatan sektoral dilakukan secara cermat melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Sektor mana yang Memiliki Keunggulan Kompetitif dalam Pasar Global?
2. Sektor apa saja yang Dapat Dikategorikan sebagai Basis dan Nonbasis?
3. Sektor mana yang Memiliki Nilai Tambah yang Signifikan?
4. Sektor Mana yang Menyerap Tenaga Kerja Lebih Besar?

Keempat pertanyaan ini menjadi panduan dalam penentuan pengembangan sektor-sektor tertentu, seperti sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer dapat mencakup pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Sementara itu, sektor sekunder mencakup berbagai jenis industri seperti industri pangan, tekstil, perumahan, industri berat, sedang, dan kecil. Terakhir, sektor tersier berupa jasa seperti perdagangan, pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya, masing-masing sektor akan dianalisis secara rinci. Dalam analisis ini, potensi dan peluang dari setiap sektor diperhatikan, dan selanjutnya ditentukan elemen-elemen yang bisa ditingkatkan dan lokasi mana yang tepat untuk melaksanakan upaya peningkatan tersebut. 

Sebagai contoh, dalam analisis sektor pertanian dapat dipecah menjadi subsektor seperti tanaman pangan, palawija, dan buah-buahan. Setiap subsektor ini memiliki berbagai komoditas yang berbeda. Bahkan, komoditas tersebut dapat dirinci lebih lanjut untuk mengidentifikasi komoditas dominan. Sebagai contoh, subsektor bahan makanan dapat dibagi menjadi komoditas seperti beras, kacang-kacangan, dan sayuran.

Penerapan pendekatan sektoral adalah langkah konkret dalam menjalankan pengembangan wilayah nasional yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dokumen-dokumen perencanaan tersebut mengandung serangkaian kebijakan lintas sektor yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah di Indonesia.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional, Regional, dan Lokal

Pengembangan wilayah nasional memerlukan suatu arah kebijakan yang jelas. Secara nasional, terdapat lima arah kebijakan pengembangan wilayah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi

Arah pengembangan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap wilayah.

2. Pembangunan Konektivitas Antar Wilayah

Arah pengembangan ini bertujuan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan menuju wilayah penyangga di sekitarnya (hinterland).

3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan IPTek

Arah pengembangan ini melibatkan pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri di masing-masing pusat pertumbuhan.

4. Peninjauan Regulasi dan Kebijakan

Arah pengembangan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah. Peninjauan regulasi melibatkan serangkaian proses evaluasi dan perubahan regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi.

5. Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi

Arah pengembangan ini melibatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan strategis dengan delegasi kewenangan perizinan dari kepala daerah kepada Kepala PTSP.

Sejalan dengan pengembangan wilayah nasional, pelaksanaan pengembangan wilayah di tingkat regional juga mengacu pada dokumen-dokumen seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen-dokumen ini secara khusus membahas kondisi spasial, ekonomi, potensi alam, demografi, dan sumber daya manusia yang ada di wilayah setempat serta rencana pengembangan wilayah yang akan dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan.

Pelaksanaan pengembangan wilayah pada tingkat lokal secara hierarkis mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan wilayah administratif yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam perumusan RPJMD wilayah desa, meskipun desa memiliki otonomi, strategi dan arah pembangunan harus sesuai dengan visi dan misi wilayah administratif yang berada di atasnya, yaitu kabupaten/kota. 

Pendekatan pengembangan wilayah yang terstruktur akan mencegah tumpang tindih kebijakan dan mendorong hubungan fungsional yang harmonis antarwilayah di Indonesia. Dengan demikian, hubungan fungsional ini pada akhirnya akan memajukan pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan.

Muh. Fadil

Apa Teori, Tujuan serta Prinsip Pengembangan Wilayah?

Apa Teori, Tujuan serta Prinsip Pengembangan Wilayah?

Kelas 12

Pengembangan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu area geografis tertentu.Terdapat beberapa prinsip penting seperti keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan, yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu teori pengembangan wilayah yang relevan adalah teori agropolitan, yang menekankan penggabungan antara sektor pertanian dan industri untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meminimalkan disparitas antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

 

Apa tujuan dari pengembangan wilayah?

Apa saja teori pengembangan wilayah?

Tiga pilar pengembangan wilayah?

Tujuan Pengembangan Wilayah

Terdapat beberapa tujuan pengembangan wilayah yang harus dipertimbangkan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai, yaitu sebagai berikut:

1.Mewujudkan Pemerataan Pertumbuhan Wilayah

Tujuan dari pemerataan pertumbuhan wilayah adalah untuk mengurangi disparitas dan mengurangi jumlah daerah yang tertinggal akibat ketidakmerataan pembangunan. Hal ini merupakan fokus utama dalam pengembangan wilayah, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan wilayah secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Stabilitas ekonomi nasional didefinisikan sebagai kondisi ekonomi negara yang kondusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kondisi ekonomi yang kondusif ini dikaitkan dengan stabilitas harga barang dan jasa, peningkatan daya beli masyarakat, serta pertumbuhan pendapatan nasional yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan wilayah karena berhubungan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat.

3.Mendorong Pertumbuhan Wilayah yang Efisien

Pertumbuhan wilayah yang efisien dipengaruhi oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk masyarakat. Infrastruktur ini secara bersamaan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong aktivitas yang tinggi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pertumbuhan wilayah tidak hanya terbatas pada satu wilayah saja, tetapi juga dapat merangsang pertumbuhan wilayah lain di sekitarnya.

Prinsip Pengembangan Wilayah

Implementasi pengembangan wilayah didasarkan pada beberapa prinsip. Terdapat empat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan wilayah, yakni:

1. Pengembangan wilayah tidak hanya berfokus pada pembangunan internal wilayah tertentu, tetapi juga bertujuan untuk mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya.
2. Keberhasilan pengembangan wilayah sangat bergantung pada kerja sama lintas sektoral dan kolaborasi antarwilayah.
3. Pola pengembangan wilayah harus bersifat integral, dengan mengintegrasikan berbagai daerah yang termasuk dalam wilayah pembangunan.
4. Dalam pengembangan wilayah, penting untuk mempertimbangkan mekanisme pasar dan kondisi ekonomi sebagai prasyarat dalam perencanaan pembangunan.

Teori Pengembangan Wilayah

Teori-teori dalam pengembangan wilayah berfokus pada tiga pilar utama, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Ketiga pilar ini merupakan elemen esensial yang mendukung pencapaian pengembangan wilayah yang optimal, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan alam.

Tiga teori pengembangan wilayah yang perlu dipahami meliputi teori kutub pertumbuhan, teori lokasi, dan teori agropolitan. Berikut adalah uraian singkat tentang ketiga teori tersebut.

1. Teori Kutub Pertumbuhan

Teori Kutub Pertumbuhan (The Growth Pole Theory) pertama kali dikemukakan oleh Francois Perroux pada tahun 1955, menyatakan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah, melainkan terfokus pada beberapa lokasi tertentu yang disebut sebagai "kutub pertumbuhan." Lokasi ini menjadi pusat aktivitas ekonomi yang padat, dengan harapan akan memberikan dampak positif pada wilayah sekitarnya, yang dikenal sebagai efek penjalaran (spread).

Percepatan aktivitas ekonomi di kutub pertumbuhan juga memicu aliran investasi ke wilayah-wilayah di bawahnya yang memiliki hierarki ekonomi yang lebih rendah. Fenomena ini dikenal dengan istilah "trickling down effect." Selain itu, dalam teori kutub pertumbuhan juga dikenal istilah “backwash”, yang terjadi ketika kemajuan ekonomi di wilayah kutub pertumbuhan menyerap sumber daya tenaga kerja dan modal ekonomi dari wilayah lain, sehingga menghambat pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang terkena efek ini kemudian mengalami kemunduran dan disebut "daerah peri-peri."

Lokasi kutub pertumbuhan dalam teori ini mengacu pada daerah yang memiliki industri-industri utama dan berfungsi sebagai pusat berbagai aktivitas ekonomi yang dapat mendorong perkembangan industri lain di sekitarnya. Karakteristik utama wilayah yang cocok sebagai kutub pertumbuhan adalah sebagai berikut:

a) Memiliki berbagai sektor ekonomi yang saling terkait dan beragam. Wilayah pertumbuhan yang ideal harus menampilkan aktivitas ekonomi yang heterogen dan berhubungan satu sama lain. Keterkaitan ekonomi ini akan menghidupkan perekonomian dan mendorong kemajuan wilayah secara menyeluruh.

b) Terdapat sektor-sektor yang saling mendukung, menciptakan “multiplier effect” yang merata dalam kehidupan masyarakat.

c) Terdapat konsentrasi geografis dalam wilayah tersebut, yang mencakup beragam sumber daya alam dan sumber daya manusia. Konsentrasi ini menjadi modal awal untuk aktivitas ekonomi seperti pertukaran barang dan jasa. 

d) Wilayah pusat pertumbuhan harus mendorong perkembangan wilayah-wilayah penyangga di sekitarnya, karena wilayah penyangga berperan dalam menyediakan bahan baku bagi kegiatan ekonomi di wilayah pusat. Pertumbuhan wilayah penyangga akan menentukan kemajuan ekonomi wilayah pusat.

Implementasi teori kutub pertumbuhan dalam pembangunan nasional tercermin dalam kebijakan pemerintah Indonesia yang membagi negara ini menjadi empat pusat pertumbuhan regional: Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Setiap pusat pertumbuhan ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. Lebih jauh, penggolongan wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut.

Wilayah Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pembangunan di Indonesia

2. Teori Lokasi

Teori lokasi merupakan salah satu dasar penting dalam merencanakan pembangunan berbasis wilayah. Prinsip-prinsip dasar dalam teori ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan lokasi kegiatan ekonomi sehingga wilayah tersebut dapat memberikan manfaat dan nilai tambah yang optimal.

Beberapa teori fundamental yang berkembang dalam teori lokasi meliputi teori klasik (teori sewa tanah), teori lokasi optimum, dan teori lokasi sentral.

A. Teori Klasik (Teori Sewa Tanah)

Konsep teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J.H. von Thunen pada tahun 1982. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai sewa lahan pertanian ditentukan oleh jaraknya dari pusat kota atau pasar. Von Thunen berpendapat bahwa semakin jauh lahan pertanian dari pusat kota, semakin rendah nilai sewanya.

Asumsi ini didasarkan pada perbedaan manfaat biaya transportasi dari lokasi lahan yang berdekatan atau jauh dari pusat kota. Semakin besar jarak lahan pertanian dari pusat kota, semakin tinggi biaya transportasinya, dan sebagai akibatnya, harga jual produk pertanian akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika lahan pertanian berdekatan dengan pusat kota, biaya transportasi akan lebih rendah, dan harga jual produk akan lebih terjangkau.

Gagasan dalam teori sewa tanah ini mencakup: 

1. Lahan pertanian yang jauh dari pusat kota memaksa petani untuk menjual hasil panennya dengan jarak yang cukup jauh. 
2. Nilai sewa lahan pertanian bervariasi berdasarkan jaraknya dari pusat kota. 
3. Produsen tersebar di wilayah luas, sementara konsumen berkumpul di pusat kota atau pasar. 

Ketiga konsep ini penting dalam perencanaan wilayah, terutama dalam menentukan lokasi kegiatan ekonomi. Untuk memahami teori lokasi klasik lebih baik, mari kita lihat ilustrasinya.

Teori Lokasi Von Thunen

B. Teori Lokasi Optimum

Alfred Weber memperkenalkan teori lokasi optimum pada tahun 1909. Teori ini berfokus pada prinsip biaya minimum dalam menentukan lokasi industri yang menguntungkan. Weber menyatakan bahwa lokasi industri yang optimal adalah di wilayah dengan biaya transportasi dan tenaga kerja paling rendah. Faktor-faktor kunci dalam teori ini adalah transportasi, upah tenaga kerja, dan aglomerasi industri.

Teori ini memberikan kebebasan bagi pelaku industri untuk menentukan lokasi optimal mereka. Namun, Weber mengembangkan tiga skema analisis berdasarkan dua faktor utama: indeks material dan berat lokasional. Indeks material mengukur perbandingan berat bahan baku dan produk akhir yang akan dipasarkan. Berat lokasional mencakup berat total yang harus diangkut dari tempat produksi, termasuk bahan baku, bahan bakar, hingga produk akhir.

Gambar A: Jika produk akhir lebih berat daripada bahan baku awal, lokasi optimum cenderung dekat dengan pasar.

Gambar B: Jika produk akhir lebih ringan daripada bahan baku awal, lokasi industri cenderung dekat dengan bahan baku.

Gambar C: Jika perbandingan berat produk awal dan akhir tidak berubah signifikan, lokasi optimum berada di antara bahan baku dan pasar.

Skema Penentuan Lokasi Optimum

1. Skema A mengindikasikan indeks material kurang dari 1, yang berarti produk akhir lebih berat daripada bahan baku. Oleh karena itu, lokasi optimum harus dekat dengan pasar untuk meminimalkan biaya transportasi. 
2. Skema B mengindikasikan indeks material lebih dari 1, yang mengharuskan lokasi industri dekat dengan bahan baku. 
3. Skema C menggambarkan situasi di mana berat produk awal dan akhir hampir sama, sehingga lokasi optimum berada di tengah-tengah.

Selain meminimalkan biaya, penentuan lokasi industri berdasarkan skema ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi ketidaknyamanan dalam pengangkutan material yang berat.

C. Teori Lokasi Sentral

Teori ini dikembangkan oleh Walter Christaller pada tahun 1933 dan membahas model hierarki perkotaan dalam sistem geometri berbentuk heksagonal. Teori ini membantu menentukan lokasi ideal untuk pusat-pusat pelayanan berdasarkan tingkat wilayahnya.

Dalam teori ini, ada dua variabel kunci yang mempengaruhi penentuan lokasi pusat pelayanan, yaitu threshold (nilai minimum yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas produksi) dan range (jarak maksimum yang harus ditempuh oleh penduduk untuk mendapatkan barang/jasa di lokasi sentral). Lokasi sentral terbentuk melalui interaksi antarwilayah perdagangan yang digambarkan dalam lingkaran yang tumpang tindih dan menciptakan bidang heksagonal yang lebih luas.

Teori lokasi sentral menjelaskan pola geografis dan struktur hierarki pusat kota yang saling terkait dalam sistem fungsional. Beberapa asumsi dasar dalam teori ini meliputi topografi wilayah yang datar, mobilitas dalam semua arah, penyebaran penduduk dan daya beli yang merata, serta preferensi pembeli terhadap jarak minimum.

3. Teori Agropolitan

Teori agropolitan adalah pendekatan dalam pengembangan wilayah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan meratakan pembangunan. Secara etimologis, istilah agropolitan berasal dari gabungan kata "agro," yang merujuk kepada pertanian, dan "polis," yang mengacu kepada kota. Oleh karena itu, agropolitan dapat diartikan sebagai pengembangan wilayah yang menggabungkan kegiatan ekonomi pertanian di pedesaan dengan sektor industri.

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Friedman dan Douglass pada tahun 1978, berawal dari pemikiran Myrdal yang menekankan pentingnya penyebaran fasilitas secara merata untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah desa dan kota. Konsep dasar dalam paradigma ini menitikberatkan pada penyediaan fasilitas yang setara dengan kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Fasilitas ini dapat mencakup dukungan ekonomi, kegiatan sosial dan budaya, serta layanan sehari-hari. Keberadaan pusat pelayanan semacam ini memberikan manfaat besar bagi petani karena membantu mengurangi biaya produksi dan biaya pemasaran mereka.

Muh. Fadil

Ketahui Pengertian dan Jenis-Jenis Wilayah serta Konsep Perwilayahan

Ketahui Pengertian dan Jenis-Jenis Wilayah serta Konsep Perwilayahan

Kelas 12

Wilayah adalah dimensi ruang atau spasial yang mencakup area di permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari area lain. Terdapat tiga jenis wilayah yaitu wilayah formal (wilayah homogen), wilayah nodal (wilayah fungsional), dan wilayah perencanaan (wilayah program).

Apa yang dimaksud dengan wilayah?
Apa itu wilayah dan contoh?
Pengertian wilayah?
Apa itu wilayah dan daerah?

Pengertian Wilayah

Wilayah bukan lagi konsep asing bagi kita. Istilah ini sering muncul dalam pembelajaran IPS. Contohnya adalah wilayah pertanian, wilayah industri, wilayah pesisir, wilayah pedesaan, wilayah perkotaan, dan sebagainya. Setiap wilayah ini mencerminkan ciri khas yang sesuai dengan namanya. Sebagai contoh, wilayah pertanian menggambarkan area pertanian yang luas, sementara wilayah industri mencerminkan berbagai kegiatan industri yang meliputi pabrik-pabrik di area yang besar.

Dalam bahasa Inggris, istilah "wilayah" dikenal sebagai "region". Hadji Serosa mengungkapkan bahwa wilayah adalah istilah yang merujuk kepada area di permukaan bumi yang memiliki batasan yang jelas. Sementara itu, Hartshorn mendefinisikan wilayah sebagai suatu area yang memiliki ciri-ciri yang spesifik yang membedakannya dari area lain. Dengan demikian, wilayah dapat dianggap sebagai dimensi ruang atau spasial yang mencakup area di permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari area lain. 

Perbedaan karakteristik antar wilayah meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di dalamnya. Perbedaan ini muncul karena adanya berbagai dinamika dan interaksi dari komponen fisik, manusia, dan teknologi di setiap wilayah. Sebagai contoh, jika suatu wilayah memiliki tanah berkapur, curah hujan yang rendah, dan teknologi yang dimiliki oleh penduduk sederhana, maka wilayah tersebut dapat berkembang menjadi hutan jati.

Jenis-Jenis Wilayah

Wilayah di permukaan bumi sangatlah beragam dan tidak seragam. Terdapat tiga jenis wilayah yaitu wilayah formal (wilayah homogen), wilayah nodal (wilayah fungsional), dan wilayah perencanaan (wilayah program).

1. Wilayah Formal (Wilayah Homogen)

Wilayah formal, yang juga dikenal sebagai wilayah homogen, merupakan unit geografis yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Pengelompokan wilayah formal ini meliputi aspek fisik, sosial, politik, atau ekonomi. Sebagai contoh, wilayah pertanian di pedesaan dapat dianggap sebagai wilayah formal karena penduduknya memiliki mata pencaharian yang serupa sebagai petani, dan lingkungannya ditandai oleh lahan pertanian. Di sisi lain, wilayah industri akan ditandai oleh pabrik-pabrik yang luas.

2. Wilayah Nodal (Wilayah Fungsional)

Wilayah nodal, yang juga disebut sebagai wilayah fungsional, terdiri dari beragam elemen yang berbeda satu sama lain, namun saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Pembentukan wilayah fungsional biasanya dinamis dan dimulai dari suatu titik pusat atau wilayah sentral, yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitarnya.

Contoh wilayah fungsional adalah wilayah Jabodetabek, Gerbangkertosusila, dan Pusat Bisnis Semarang.

3. Wilayah Perencanaan (Wilayah Program)

Wilayah perencanaan, juga dikenal sebagai wilayah program, adalah unit wilayah pengembangan yang menjadi fokus dari berbagai program pembangunan. Wilayah perencanaan ini memiliki kaitan erat dengan perencanaan tata ruang, di mana wilayah ini menjadi subjek atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Wilayah perencanaan memiliki peran penting dalam kebijakan regional, karena kemajuan pembangunan di wilayah ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat di tingkat regional. Sebagai contoh, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 telah diresmikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022. Contoh lainnya adalah proyek food estate yang sedang dikembangkan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, yang bertujuan untuk mengembangkan produksi tanaman hortikultura.

Perwilayahan (Regionalisasi)

Faktanya, seringkali kita dihadapkan pada fenomena alam, sosial, dan buatan yang sulit untuk dikategorikan ke dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, perlu identifikasi dan pengelompokan agar kita dapat dengan jelas menentukan jenis wilayahnya. Proses identifikasi dan pengelompokan ini dikenal sebagai perwilayahan. Perwilayahan diartikan sebagai langkah identifikasi dan pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristiknya dengan wilayah lain.

Dalam praktik perwilayahan, kita mempertimbangkan kriteria dan tujuan terkait dengan pengelompokan wilayah. Kriteria perwilayahan mencakup aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuan perwilayahan difokuskan pada tiga jenis wilayah khusus, yaitu wilayah formal, wilayah nodal, dan wilayah perencanaan.

1. Perwilayahan Formal (Homogen)

Perwilayahan formal dilakukan dengan mengelompokkan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki karakteristik serupa atau homogen. Karakteristik homogen wilayah dapat diidentifikasi melalui data spasial dan data statistik yang mencerminkan kondisi wilayah yang sedang diidentifikasi. Data ini membantu kita menemukan persamaan dan perbedaan antar wilayah, yang kemudian menjadi dasar untuk pengelompokan wilayah secara formal. 

Sebagai contoh, kita dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan data kependudukan per provinsi. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Selatan sebagai wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, meskipun letak geografisnya berbeda.

2. Perwilayahan Nodal (Heterogen)

Perwilayahan nodal atau polarisasi dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan antara titik pusat dan unit-unit lain di sekitarnya. Hubungan antara titik pusat dan wilayah-wilayah lain di sekitarnya dapat diidentifikasi melalui analisis pola keruangan wilayah pada peta dan pola interaksi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pola keruangan wilayah sentral (titik pusat) memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika wilayah lain di sekitarnya. 

Sebagai contoh, perwilayahan fungsional untuk kawasan Gerbangkertosusila didasarkan pada keterkaitan spasial antara wilayah Surabaya sebagai pusat dengan wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.

3. Perwilayahan Perencanaan (Program)

Perwilayahan perencanaan melibatkan pengelompokan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan perannya dalam suatu program pembangunan. Identifikasi wilayah perencanaan didasarkan pada dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan program lain yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Batasan dalam perwilayahan perencanaan ini berdasarkan analisis pembangunan dan konteks geografis di mana program pembangunan akan dilaksanakan. 

Sebagai contoh, pengembangan industri hijau di Kalimantan Utara dapat dianggap sebagai perwilayahan perencanaan karena wilayah hutan di sana sedang dikembangkan menjadi wilayah industri hijau.

Muh. Fadil

Bentuk Adaptasi Bencana Alam, Non-Alam, dan Sosial

Bentuk Adaptasi Bencana Alam, Non-Alam, dan Sosial

Kelas 11

Adaptasi bencana adalah serangkaian langkah atau tindakan untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup dengan menyesuaikan lingkungan sekitar. Pola adaptasi muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada cara manusia mengubah perilaku mereka sesuai dengan kondisi lingkungan. Adapun bentuk adaptasi yang muncul bervariasi sesuai dengan jenis bencana karakteristik masyarakat yang berbeda-beda.

Apa yang dimaksud adaptasi bencana?

Apa saja jenis-jenis bencana?

Langkah adaptasi bencana?

Mengingat kita tinggal di daerah rawan bencana, penting untuk melakukan adaptasi terhadap potensi bencana guna menjaga kelangsungan hidup. Kemampuan kita untuk beradaptasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas yang kita miliki, struktur pengambilan keputusan dalam masyarakat, dan ketersediaan teknologi.

Adaptasi Bencana Alam

Berikut adalah beberapa contoh adaptasi terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia:

1. Adaptasi Bencana Gempa Bumi

Adaptasi bencana gempa bumi yakni perubahan dalam bentuk dan konstruksi bangunan permukiman yang sesuai dengan syarat dan standar kelayakan hunian. Salah satu strategi adaptasi fisik yang paling jelas adalah perubahan konstruksi rumah untuk menghadapi potensi gempa bumi.

Adaptasi juga mencakup upaya masyarakat untuk memastikan ketahanan mereka dalam hal pangan. Salah satu langkah adaptasi ini adalah dengan membangun "living food bank," di mana tanaman palawija, kelapa, jengkol, rambutan, pisang, ubi kayu, ubi jalar, dan sejenisnya ditanam. Tujuannya adalah agar jika suatu saat terjadi gempa, masyarakat tetap memiliki persediaan pangan yang cukup untuk bertahan.

2. Adaptasi Bencana Tsunami

Upaya adaptasi dalam menghadapi bencana tsunami mencakup berbagai langkah, di antaranya:

1. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat di wilayah pesisir yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait bencana tsunami diaktifkan untuk berpartisipasi. Mereka dapat memberikan wawasan yang berharga dalam perencanaan dan penanganan bencana.
2. Pembangunan Breakwater: Pembangunan tembok pemecah gelombang atau breakwater bertujuan untuk mengurangi dampak gelombang tsunami dan melindungi pesisir.
3. Penunjuk Jalur Evakuasi: Pemasangan papan penunjuk jalur evakuasi dan rambu-rambu yang menandai arus balik di pantai membantu masyarakat dalam menemukan rute yang aman saat terjadi tsunami.
4. Pembangunan Seawall: Pembangunan tanggul laut atau seawall menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan pesisir terhadap serangan tsunami.
5. Sosialisasi Evakuasi: Masyarakat diberikan edukasi secara berkala tentang rawan bencana, konsep desa tangguh bencana, dan pembentukan kelompok siaga bencana. 

Partisipasi masyarakat bukan hanya berperan dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam proses rehabilitasi dan saat bencana terjadi. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat adalah elemen fundamental dalam mitigasi bencana tsunami.

3. Adaptasi Bencana Gunung Meletus

Masyarakat memiliki beberapa opsi untuk beradaptasi dengan ancaman bencana gunung meletus. Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan memperkuat infrastruktur rumah, seperti membangun rumah yang kokoh, dengan dinding yang tebal dan atap yang tahan terhadap hujan dan abu vulkanik. Selain itu, masyarakat juga sebaiknya menggunakan masker dan berpakaian tebal agar terlindungi dari cuaca dingin di pegunungan serta potensi paparan abu vulkanik.

4. Adaptasi Bencana Tanah Longsor

Dalam upaya menghadapi bencana tanah longsor, kita dapat menerapkan konsep yang dijelaskan oleh Berry John (1980), yang mencakup tiga jenis adaptasi: adaptasi melalui reaksi (adaptation by reaction), adaptasi melalui penyesuaian (adaptation by adjustment), dan adaptasi melalui perubahan lingkungan (adaptation by withdrawal).

a. Adaptasi Melalui Reaksi (Adaptation by Reaction): Salah satu cara untuk mengatasi tanah longsor adalah dengan melakukan adaptasi melalui reaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menanam pohon di daerah yang berpotensi terkena tanah longsor. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko tanah longsor dengan mengkonsolidasikan tanah dan mencegah erosi.

b. Adaptasi Melalui Penyesuaian (Adaptation by Adjustment): Strategi adaptasi lainnya adalah dengan mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungannya agar lebih sesuai dan aman. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya tanah longsor, serta mengajarkan tindakan pencegahan dan respons yang tepat dalam situasi tersebut.

c. Adaptasi Melalui Perubahan Lingkungan (Adaptation by Withdrawal): Salah satu langkah ekstrem dalam adaptasi terhadap tanah longsor adalah dengan meninggalkan daerah yang rawan dan beralih ke tempat tinggal yang lebih aman. Hal ini merupakan tindakan terakhir jika risiko tanah longsor sangat tinggi dan tidak dapat diatasi dengan cara lain.

5. Adaptasi Bencana Banjir

Adaptasi terhadap ancaman bencana banjir mencakup perbaikan, rekayasa, dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa bentuk adaptasi yang telah diterapkan dalam menghadapi banjir.

a. Adaptasi Aktif: Strategi ini mengoptimalisasi peran manusia dalam menghadapi dinamika lingkungan. Contohnya menjadi tukang ojek perahu, meningkatkan pondasi atau lantai rumah, membangun rumah bertingkat, dan meningkatkan perlengkapan rumah tangga dengan berbagai teknik khusus.

b. Adaptasi Pasif: Strategi ini mengubah perilaku manusia sesuai dengan perubahan lingkungan yang bersifat pasif. Sebagai contoh, masyarakat memperoleh pengetahuan tentang prediksi musim hujan yang berpotensi menyebabkan banjir, sehingga mereka dapat melakukan persiapan. 

c. Adaptasi Sosial: Ketika menghadapi bencana banjir, masyarakat sering menunjukkan adaptasi sosial dengan cara gotong royong dan meningkatkan solidaritas antar warga. Hal ini mencakup berbagi makanan, membantu dalam upaya evakuasi, perbaikan rumah, pembuatan pos pengungsian, dapur umum, dan lainnya.

d. Adaptasi Ekonomi: Dalam menghadapi banjir, masyarakat melakukan adaptasi ekonomi dengan menerima bantuan gratis dari lembaga sosial, seperti makanan dan pakaian. Untuk mengurangi kerugian dan kerusakan pada peralatan rumah tangga, barang-barang berharga ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir.

e. Adaptasi Budaya: Saat bencana banjir melanda, masyarakat sering mengadakan tahlilan dan doa bersama. Beberapa kelompok masyarakat masih menjalankan tradisi sedekah bumi sebagai bentuk adat yang dijaga hingga sekarang. Selain itu, pembangunan floodway atau saluran pembuangan air juga digunakan untuk mengurangi risiko banjir.

6. Adaptasi Bencana Rob

Banjir rob adalah fenomena naiknya permukaan laut atau air laut ke daratan. Terdapat beberapa langkah adaptasi yang dapat diambil untuk menghadapi bencana banjir rob, yakni:

1. Adaptasi di Sekitar Tempat Tinggal

Adaptasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti meninggikan lantai dan atap rumah, membangun rumah bertingkat, menguruk tanah untuk menghambat air masuk, serta membangun talud sepanjang jalan untuk mencegah air merambah ke dalam rumah. Selain itu, barang-barang rumah tangga seperti pipa distribusi air bersih dapat ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi untuk menghindari terendam air.

2. Adaptasi di Lahan Tambak

Pada lahan tambak, adaptasi dapat dilakukan dengan meninggikan tanggul tambak dan pemasangan jaring pengaman di sekitarnya. Tanggul tambak dibangun untuk mencegah air dan hewan-hewan tambak meluap ke jalan-jalan dan wilayah sekitarnya.

3. Adaptasi Sosial

Dalam menghadapi banjir rob, masyarakat dapat melibatkan diri dalam kegiatan gotong royong, seperti bekerja sama dalam pembangunan jalan yang lebih tinggi, pemasangan pompa penyedot banjir rob, dan perbaikan fasilitas umum lainnya.

4. Adaptasi Ekonomi

Masyarakat juga perlu mempertimbangkan adaptasi ekonomi. Hal ini berarti beralih dari mata pencaharian sebelumnya, seperti petani tambak dan nelayan, ke pekerjaan lain di luar wilayah tempat tinggal mereka, seperti menjadi buruh, pedagang, atau berbagai pekerjaan lain yang mampu memungkinkan adaptasi ekonomi.

5. Adaptasi Budaya

Penting untuk mempertahankan dan memperkuat budaya gotong-royong dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Hal ini akan menjadi kekuatan tambahan dalam menjaga solidaritas dan kerja sama dalam menghadapi bencana banjir rob, di mana saling membantu adalah kunci untuk bertahan.

7. Adaptasi Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan berkaitan erat dengan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan untuk memenuhi berbagai aspek kehidupan, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pertanian, aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan. 

a. Meningkatkan Kapasitas Daerah Aliran Sungai (DAS): Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi DAS sebagai area yang mampu menyerap dan mempertahankan air, sehingga dapat menjaga ketersediaan air yang lebih stabil.

b. Pembangunan, Pengelolaan, dan Rehabilitasi Infrastruktur Air Besar: Hal ini mencakup pembangunan dan pengelolaan bendungan, dam, waduk, serta reservoir dengan kapasitas besar yang dapat mengatasi fluktuasi aliran air musiman. Pemanfaatan teknologi seperti pemantauan satelit dan prakiraan cuaca juga dapat mendukung pengelolaan yang lebih efektif.

c. Pengembangan Teknologi Irigasi Baru: Penggunaan teknologi irigasi modern seperti spray dan drip irrigation tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membantu dalam penghematan air.

d. Penyelenggaraan Program Kampanye Hemat Air: Edukasi masyarakat mengenai pengelolaan air yang efisien sangat penting. Melalui program kampanye, masyarakat diajak untuk mengurangi pemborosan air dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan air domestik agar lebih bijaksana.

8. Adaptasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Setiap komunitas memiliki cara tersendiri dalam menyesuaikan diri saat menghadapi bencana. Dalam konteks ini, kita akan membahas adaptasi bencana yang dilakukan oleh masyarakat di daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, seperti yang terjadi di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. 

a. Adaptasi Fisik: Masyarakat melakukan adaptasi fisik dengan cara membangun sekat kanal dan embung di lahan mereka. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyimpan air sebagai cadangan yang dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian dan sebagai langkah pencegahan saat terjadi kebakaran hutan.

b. Adaptasi Ekonomi: Dalam rangka mencari sumber pendapatan, masyarakat Desa Sungai Tohor terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan. Mereka bertani, menjadi buruh potong, dan buruh angkut tual sagu sebagai upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi.

c. Adaptasi Struktural: Masyarakat Desa Sungai Tohor aktif berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga desa untuk menjalankan berbagai program ramah lingkungan, terutama terkait dengan pelestarian gambut. Kerjasama ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.

d. Adaptasi Kultural: Sebagai bagian dari budaya mereka, masyarakat Desa Sungai Tohor menghindari praktik membuka lahan dengan cara membakar, yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. 

9. Adaptasi Bencana Puting Beliung

Puting beliung memiliki potensi merusak yang dapat menyebabkan kerugian jiwa, harta benda, kerusakan lingkungan, serta dampak psikologis yang serius. Untuk mengurangi risiko akibat puting beliung, penting untuk mengambil langkah-langkah adaptasi yang melibatkan peningkatan struktur fisik bangunan tempat tinggal, serta peningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi bencana puting beliung

Adaptasi Bencana Non Alam

1. Adaptasi Bencana Wabah Penyakit

Wabah penyakit adalah fenomena penyebaran penyakit yang luas dan menular di antara penduduk. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, Eropa mengalami pandemi besar yang dikenal sebagai "black death" dan mengakibatkan kematian sepertiga hingga dua pertiga populasi Eropa. Saat ini, dunia dihadapkan pada pandemi penyakit Covid-19, yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Pandemi ini tidak terbatas pada satu wilayah saja, melainkan telah menyebar ke berbagai negara yang jauh dari pusat wabah.

Untuk menjaga produktivitas selama pandemi, masyarakat telah mengadopsi kebiasaan baru dengan menerapkan perilaku pencegahan penularan Covid-19. Beberapa adaptasi ini meliputi:

1. Selalu menggunakan masker saat keluar rumah.
2. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan.
3. Menjaga jarak fisik 1-2 meter.
4. Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
5. Membawa hand sanitizer saat bepergian.
6. Mengonsumsi makanan bergizi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh.
7. Melakukan olahraga secara teratur.

2. Adaptasi Bencana Kegagalan Teknologi

Selain wabah penyakit, kegagalan teknologi juga merupakan jenis bencana non-alam. Kegagalan teknologi disebabkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, atau tindakan manusia dalam penggunaan teknologi dan industri. Untuk mengurangi risiko bencana akibat kegagalan teknologi, beberapa adaptasi yang dapat dilakukan meliputi:

1. Membatasi dan mengurangi kapasitas penyimpanan bahan kimia berbahaya dan mudah terbakar.
2. Meningkatkan standar keselamatan pabrik dan desain peralatan.
3. Membuat prosedur operasi penyelamatan dalam kasus kecelakaan teknologi.

3. Adaptasi Bencana Kegagalan Modernisasi

Kegagalan modernisasi juga merupakan bencana non-alam. Untuk menghadapi kegagalan modernisasi, adaptasi yang dapat dilakukan meliputi: Melakukan pembangunan yang merata, sehingga daerah tertinggal juga mendapatkan akses dan fasilitas yang sama dengan daerah yang sudah maju.

Adaptasi Bencana Sosial

Adaptasi yang dapat dilakukan saat menghadapi bencana sosial mencakup langkah-langkah seperti memperkuat semangat gotong royong, meningkatkan rasa nasionalisme, dan aktif melibatkan peran orang tua serta lembaga pendidikan. Upaya ini bertujuan sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya tindakan kriminal dan untuk mencegah warga terlibat dalam perilaku kejahatan. Selain itu, masyarakat juga berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai norma melalui pendidikan multikultural yang diterapkan dalam berbagai konteks, seperti di sekolah, dalam kegiatan pengajian, serta melalui berbagai organisasi yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Muh. Fadil