Pahami Pendekatan dan Arah Pengembangan Wilayah di Indonesia
Posted by Pendekatan dan arah pengembangan wilayah nasional, regional, dan lokal merupakan komponen penting dalam upaya merencanakan dan mengelola pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, serta sumber daya manusia di seluruh Indonesia.
 |
| Apa saja pendekatan dalam perencanaan? Apa itu Pendekatan Spasial? Apa itu Pendekatan Sektoral? Apa Lima Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah? |
Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, negara ini terbagi menjadi 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.288 kecamatan, 7.961 desa, dan 8.506 kelurahan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote.
Tahun 2020 tercatat jumlah penduduk sebanyak 273,5 juta jiwa, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat di masa depan. Pertumbuhan penduduk yang tak terelakkan ini mengharuskan kita untuk mencari ruang tambahan yang diperlukan untuk pemukiman, industri, pertanian, dan kebutuhan wilayah lainnya.
Pendekatan Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Pendekatan pengembangan wilayah dapat diuraikan dalam dua jenis berikut ini.
1. Pendekatan Spasial
Pendekatan spasial berfokus pada lokasi atau letak pengembangan suatu wilayah. Pendekatan spasial mempertimbangkan sejumlah elemen kunci dalam suatu wilayah, seperti struktur keruangan, pemanfaatan lahan, dan keterkaitan antarwilayah.
a. Struktur Keruangan
Struktur keruangan menggambarkan sistem pelayanan kegiatan dan jaringan infrastruktur yang dikembangkan untuk mengintegrasikan serta mendukung berbagai fungsi kegiatan dalam wilayah tersebut.
Sebagai contoh, Kota Malang memiliki beragam layanan yang mencakup pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga pendidikan tinggi, dan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, kota ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi melalui pasar tradisional dan modern, serta terdapat fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan sosial dan rekreasi.
Tak hanya itu, Kota Malang juga memiliki sistem jaringan jalan yang menghubungkan berbagai wilayah di dalam kota ini. Jaringan jalan tersebut menciptakan konektivitas yang penting dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan aspek lainnya.
b. Pemanfaatan Lahan
Pemanfaatan lahan mengacu pada upaya untuk memanfaatkan lahan secara produktif dan efisien. Sebagai contoh, lahan pertanian dapat diubah menjadi area perumahan, pusat perbelanjaan, ataupun akomodasi.
c. Keterkaitan Wilayah dengan Wilayah Sekitarnya
Keterkaitan antar wilayah mengacu pada jaringan infrastruktur jalan yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Sebagai contoh, Kota Malang telah berhasil terintegrasi dengan wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang melalui jaringan jalan yang mencakup baik jalan besar maupun jalan kecil. Koneksi ini merangkul berbagai tipe wilayah, termasuk wilayah formal dan wilayah nodal yang berperan penting dalam dinamika regional.
2. Pendekatan Sektoral
Pendekatan sektoral adalah perspektif yang memandang seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah perencanaan dalam kelompok-kelompok sektor yang berfokus pada berbagai kegiatan manusia. Analisis pendekatan sektoral dilakukan secara cermat melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
- Sektor mana yang Memiliki Keunggulan Kompetitif dalam Pasar Global?
- Sektor apa saja yang Dapat Dikategorikan sebagai Basis dan Nonbasis?
- Sektor mana yang Memiliki Nilai Tambah yang Signifikan?
- Sektor Mana yang Menyerap Tenaga Kerja Lebih Besar?
Keempat pertanyaan ini menjadi panduan dalam penentuan pengembangan sektor-sektor tertentu, seperti sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer dapat mencakup pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Sementara itu, sektor sekunder mencakup berbagai jenis industri seperti industri pangan, tekstil, perumahan, industri berat, sedang, dan kecil. Terakhir, sektor tersier berupa jasa seperti perdagangan, pendidikan, dan kesehatan.
Selanjutnya, masing-masing sektor akan dianalisis secara rinci. Dalam analisis ini, potensi dan peluang dari setiap sektor diperhatikan, dan selanjutnya ditentukan elemen-elemen yang bisa ditingkatkan dan lokasi mana yang tepat untuk melaksanakan upaya peningkatan tersebut.
Sebagai contoh, dalam analisis sektor pertanian dapat dipecah menjadi subsektor seperti tanaman pangan, palawija, dan buah-buahan. Setiap subsektor ini memiliki berbagai komoditas yang berbeda. Bahkan, komoditas tersebut dapat dirinci lebih lanjut untuk mengidentifikasi komoditas dominan. Sebagai contoh, subsektor bahan makanan dapat dibagi menjadi komoditas seperti beras, kacang-kacangan, dan sayuran.
Penerapan pendekatan sektoral adalah langkah konkret dalam menjalankan pengembangan wilayah nasional yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dokumen-dokumen perencanaan tersebut mengandung serangkaian kebijakan lintas sektor yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah di Indonesia.
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional, Regional, dan Lokal
Pengembangan wilayah nasional memerlukan suatu arah kebijakan yang jelas. Secara nasional, terdapat lima arah kebijakan pengembangan wilayah yang diuraikan sebagai berikut:
1. Pengembangan Potensi Ekonomi
Arah pengembangan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap wilayah.
2. Pembangunan Konektivitas Antar Wilayah
Arah pengembangan ini bertujuan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan menuju wilayah penyangga di sekitarnya (hinterland).
3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan IPTek
Arah pengembangan ini melibatkan pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri di masing-masing pusat pertumbuhan.
4. Peninjauan Regulasi dan Kebijakan
Arah pengembangan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah. Peninjauan regulasi melibatkan serangkaian proses evaluasi dan perubahan regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi.
5. Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi
Arah pengembangan ini melibatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan strategis dengan delegasi kewenangan perizinan dari kepala daerah kepada Kepala PTSP.
Sejalan dengan pengembangan wilayah nasional, pelaksanaan pengembangan wilayah di tingkat regional juga mengacu pada dokumen-dokumen seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen-dokumen ini secara khusus membahas kondisi spasial, ekonomi, potensi alam, demografi, dan sumber daya manusia yang ada di wilayah setempat serta rencana pengembangan wilayah yang akan dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan.
Pelaksanaan pengembangan wilayah pada tingkat lokal secara hierarkis mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan wilayah administratif yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam perumusan RPJMD wilayah desa, meskipun desa memiliki otonomi, strategi dan arah pembangunan harus sesuai dengan visi dan misi wilayah administratif yang berada di atasnya, yaitu kabupaten/kota.
Pendekatan pengembangan wilayah yang terstruktur akan mencegah tumpang tindih kebijakan dan mendorong hubungan fungsional yang harmonis antarwilayah di Indonesia. Dengan demikian, hubungan fungsional ini pada akhirnya akan memajukan pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan.
Sekian pembahasan kali ini tentang Pendekatan dan Arah Pengembangan Wilayah Nasional, Regional, dan Lokal. Semoga bermanfaat.
Salam hangat sobat geograf.